Jakarta, 1 September 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kinerja lembaga legislatif tidak cukup dinilai hanya berdasarkan banyaknya undang-undang yang berhasil dibentuk dan disahkan. Menurut Puan, ukuran kinerja DPR harus dilihat secara lebih menyeluruh, termasuk dari kualitas produk legislasi serta manfaatnya bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan ketika DPR memasuki masa evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan sejumlah agenda kerja yang telah berjalan. Puan menilai jumlah undang-undang memang dapat menjadi salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran untuk melihat keberhasilan lembaga perwakilan rakyat. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan bagaimana aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan yang berkembang.
Puan menjelaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut memiliki peran yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam menjalankan tugas kelembagaan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sementara fungsi anggaran menyangkut pembahasan dan persetujuan anggaran negara bersama pemerintah. Adapun fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, penilaian terhadap kinerja DPR dinilai tidak tepat apabila hanya berfokus pada jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, kualitas sebuah undang-undang menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Proses pembentukan aturan membutuhkan pembahasan yang matang agar ketentuan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan. DPR juga perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, serta kelompok yang terdampak langsung oleh sebuah aturan. Pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan mendalam diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, keberhasilan legislasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat sebuah rancangan undang-undang diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas substansi dan penerapannya.
Puan juga menekankan pentingnya memastikan setiap undang-undang yang dibentuk memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Regulasi yang telah disahkan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi publik. Apabila sebuah aturan tidak berjalan efektif setelah diberlakukan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. DPR memiliki peran untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibentuk benar-benar memberikan dampak sesuai tujuan awal. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses memastikan fungsi legislasi tidak berhenti ketika undang-undang telah disahkan.
Selain legislasi, fungsi pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja DPR. Melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun berbagai mekanisme pengawasan lainnya, DPR dapat meminta penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan. Pengawasan diperlukan agar anggaran negara digunakan secara tepat dan program pemerintah berjalan sesuai target. DPR juga dapat menyampaikan rekomendasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Dari sisi masyarakat, fungsi pengawasan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban DPR sebagai lembaga yang memiliki mandat perwakilan.
Fungsi anggaran juga memiliki kaitan erat dengan kepentingan masyarakat karena menentukan arah penggunaan keuangan negara. DPR bersama pemerintah membahas berbagai komponen anggaran yang kemudian digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Pembahasan anggaran membutuhkan perhatian terhadap efektivitas penggunaan dana dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. DPR tidak hanya berperan menyetujui angka dalam anggaran, tetapi juga perlu memastikan alokasi tersebut memiliki tujuan yang jelas. Pengawasan terhadap realisasi anggaran kemudian menjadi bagian dari rangkaian tugas agar penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Puan mengenai ukuran kinerja DPR juga berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Publik tidak hanya melihat berapa banyak aturan yang disahkan, tetapi juga memperhatikan apakah DPR mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Respons terhadap aspirasi publik menjadi salah satu aspek yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Karena itu, komunikasi antara DPR dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pembahasan kebijakan tidak berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Keterbukaan informasi mengenai proses kerja DPR juga dapat membantu masyarakat memahami tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan lembaga tersebut.
Di sisi lain, banyaknya rancangan undang-undang yang masuk dalam agenda pembahasan tidak selalu berarti seluruhnya harus diselesaikan dalam waktu singkat. Setiap rancangan memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang berbeda sehingga membutuhkan waktu pembahasan yang disesuaikan dengan substansinya. Beberapa aturan juga dapat berkaitan dengan banyak sektor sehingga membutuhkan koordinasi dan pembahasan bersama berbagai pihak. Memaksakan penyelesaian hanya untuk mengejar target jumlah produk legislasi dapat berisiko mengurangi kedalaman pembahasan. Karena itu, keseimbangan antara produktivitas dan kualitas menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan fungsi legislasi.
Evaluasi terhadap kinerja DPR juga perlu melihat seberapa efektif lembaga tersebut menjalankan tugas perwakilan masyarakat. Anggota DPR berasal dari daerah pemilihan yang memiliki persoalan dan kebutuhan berbeda-beda. Aspirasi yang diterima dari masyarakat kemudian menjadi bagian dari bahan pembahasan dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Proses tersebut membutuhkan keterlibatan anggota DPR secara aktif agar persoalan yang muncul di daerah dapat dibawa ke tingkat nasional. Dengan demikian, kinerja anggota maupun lembaga tidak hanya terlihat dari aktivitas di ruang sidang, tetapi juga dari kemampuan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kualitas kerja DPR juga dapat dilihat dari tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang muncul setelah kebijakan diberlakukan. Ketika sebuah undang-undang menimbulkan kendala dalam penerapannya, DPR dapat melakukan evaluasi dan meminta penjelasan dari pemerintah maupun pihak terkait. Proses tersebut penting untuk memastikan aturan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan dapat membuat sejumlah regulasi membutuhkan penyesuaian. DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan kerangka hukum nasional dapat mengikuti perkembangan tersebut tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Dalam menjalankan seluruh fungsi tersebut, DPR juga menghadapi tuntutan agar proses kerja semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai pembahasan kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan. Keterbukaan dapat membantu publik melihat alasan di balik keputusan yang diambil dan menilai sejauh mana kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan. Di tengah perkembangan teknologi informasi, komunikasi antara lembaga legislatif dan masyarakat juga semakin mudah dilakukan melalui berbagai saluran. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi DPR untuk memperluas partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan.
Pernyataan Puan Maharani menegaskan bahwa produktivitas DPR seharusnya tidak hanya dilihat melalui angka undang-undang yang berhasil disahkan. Kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, ketepatan fungsi anggaran, serta kemampuan menyerap aspirasi masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penilaian kinerja lembaga legislatif. Ukuran tersebut diperlukan agar aktivitas DPR tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi memiliki dampak nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Evaluasi yang menyeluruh juga dapat menjadi dasar untuk memperbaiki proses kerja apabila ditemukan berbagai kekurangan. Dengan pendekatan tersebut, DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih efektif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.