Jakarta, 11 November 2026 – Rosario de Marshall atau yang dikenal sebagai Hercules memberikan penjelasan mengenai pemeriksaannya dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikaitkan dengan Summarecon. Hercules mengungkapkan bahwa salah satu hal yang ditanyakan kepadanya adalah asal-usul uang senilai Rp800 juta. Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena penyidik berupaya menelusuri aliran dana yang diduga memiliki hubungan dengan proses pengurusan hak atas tanah. Hercules menyampaikan bahwa dirinya diminta memberikan keterangan mengenai sumber uang tersebut agar penyidik memperoleh gambaran lebih jelas mengenai transaksi yang sedang didalami. Meski demikian, pemeriksaan terhadap seseorang tidak secara otomatis menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus dugaan suap dalam pengurusan HGB menjadi perhatian karena berkaitan dengan proses administrasi pertanahan yang memiliki nilai ekonomi besar. Hak Guna Bangunan merupakan hak yang memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah tertentu sesuai jangka waktu serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan pengembangan properti, kepastian mengenai status tanah menjadi salah satu aspek penting sebelum proyek dapat dilaksanakan. Proses pengurusan hak tersebut melibatkan pemeriksaan dokumen, pemenuhan persyaratan administratif, dan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan. Apabila terdapat dugaan pemberian uang untuk memengaruhi keputusan, aparat penegak hukum perlu menelusuri tujuan transaksi serta hubungan antara pemberi dan penerima. Karena itu, pemeriksaan aliran dana menjadi bagian penting dalam mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proses administrasi pertanahan.
Hercules menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026). Ia tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan menyelesaikan pemeriksaan pada sore hari setelah menjalani proses permintaan keterangan selama kurang lebih lima jam. Kepada wartawan, Hercules menjelaskan bahwa uang Rp800 juta tersebut berasal dari tim pengacara PT Summarecon Agung Tbk. Menurut pengakuannya, dana itu diberikan untuk membantu kebutuhan kegiatannya, termasuk rencana perjalanan ke luar negeri. Selain itu, ia menyebut terdapat permintaan bantuan untuk memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hercules menegaskan bahwa keterangan mengenai asal-usul dan tujuan pemberian uang telah disampaikan kepada penyidik sebagai bagian dari proses pemeriksaan.
Dalam penjelasannya, Hercules mengungkapkan bahwa pihak yang memberikan uang meminta bantuan untuk mempertemukan tim hukum GRIB Jaya dengan tim hukum ahli waris yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Menurutnya, komunikasi tersebut dimaksudkan untuk mencari penyelesaian melalui jalur perdamaian. Persoalan tanah yang dipermasalahkan berkaitan dengan klaim kepemilikan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Kabupaten Bogor. Hercules menyatakan bahwa keterlibatannya diarahkan pada upaya mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, penyidik KPK masih perlu memeriksa apakah penjelasan tersebut sesuai dengan bukti transaksi dan keterangan pihak lain. Penelusuran tersebut menjadi penting karena pemberian uang berlangsung dalam konteks perkara yang juga melibatkan dugaan suap kepada pejabat pertanahan.
Sebelumnya, Hercules melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp800 juta kepada KPK pada 15 Oktober 2026. Uang tersebut kemudian disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyerahan dana tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dalam membantu pengungkapan perkara. Meski demikian, pengembalian uang tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan penyidik untuk menelusuri asal-usul dan tujuan pemberiannya. KPK mendalami informasi bahwa dana tersebut berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan milik Summarecon di Kabupaten Bogor. Penyidik juga menelusuri kemungkinan hubungan antara pemberian uang, sengketa kepemilikan tanah, dan proses pembukaan blokir sertifikat HGB yang menjadi pokok perkara.
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari persoalan sengketa tanah yang melibatkan klaim kepemilikan atas sebagian lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk. Berdasarkan penjelasan KPK, terdapat warga yang mengklaim memiliki sertifikat atas sejumlah bidang tanah sehingga mengajukan permohonan pemblokiran kepada kantor pertanahan. Dalam perkembangan berikutnya, muncul dugaan pemberian suap kepada oknum pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk membuka blokir tersebut. Pembukaan blokir diduga diperlukan agar proses pengurusan Hak Guna Bangunan dapat dilanjutkan. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dari unsur pejabat pertanahan, perusahaan, dan pihak swasta dalam perkara tersebut. Penyelidikan terhadap aliran dana dilakukan untuk memperjelas hubungan antara masing-masing pihak serta mengetahui bagaimana dugaan praktik penyuapan berlangsung.
Pemeriksaan Hercules menjadi salah satu bagian dari upaya KPK melengkapi konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon. Penyidik masih harus mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen, bukti transaksi, serta informasi yang diperoleh dari pihak lain. Status Hercules dalam pemeriksaan tersebut adalah saksi, sehingga keterangannya diperlukan untuk membantu menjelaskan peristiwa yang sedang diselidiki. Di sisi lain, dugaan keterlibatan pihak tertentu harus tetap dibuktikan melalui prosedur hukum dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya aliran dana. KPK diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh tujuan pemberian uang Rp800 juta serta kaitannya dengan proses administrasi pertanahan. Penanganan perkara ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya transparansi dalam pengurusan hak atas tanah dan pengawasan terhadap kewenangan pejabat publik.