Jakarta, 12 September 2026 – Polisi mengungkap dugaan skema pendanaan terhadap sejumlah massa yang terlibat dalam kerusuhan pada rangkaian demonstrasi di sekitar Gedung DPR. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian massa diduga menerima bayaran berkisar Rp40 ribu hingga Rp70 ribu untuk datang dan terlibat dalam aksi. Temuan tersebut kini menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengetahui siapa yang menyediakan dana, bagaimana uang disalurkan, serta tujuan di balik pengerahan massa tersebut. Penyidik tidak berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan, tetapi berupaya menelusuri kemungkinan adanya koordinator maupun pihak lain yang mengatur distribusi dana. Keterangan para pihak yang telah diamankan kemudian dicocokkan dengan bukti lain untuk menyusun rangkaian kejadian secara lebih lengkap. Polisi menegaskan proses penyidikan masih berkembang sehingga keterlibatan setiap orang tetap harus dibuktikan berdasarkan peran dan bukti masing-masing.
Pengungkapan mengenai pembayaran kepada massa berawal dari pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam rangkaian penanganan kerusuhan. Penyidik menggali informasi mengenai alasan mereka datang ke lokasi, pihak yang mengajak, serta komunikasi yang dilakukan sebelum demonstrasi berlangsung. Dari pemeriksaan tersebut muncul informasi mengenai adanya pemberian uang dalam nominal tertentu. Nilainya disebut berada pada kisaran Rp40 ribu hingga Rp70 ribu untuk sebagian orang yang dikerahkan. Polisi kemudian mendalami apakah pembayaran diberikan sebelum keberangkatan, ketika massa berkumpul, atau setelah kegiatan berlangsung. Detail semacam itu diperlukan untuk mengetahui pola distribusi dan mengidentifikasi pihak yang mempunyai peranan lebih besar dalam pengorganisasian massa.
Penyidik juga perlu membedakan antara peserta demonstrasi yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dengan orang yang diduga sengaja dikerahkan untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Kehadiran seseorang dalam sebuah aksi tidak secara otomatis menunjukkan keterlibatan dalam kerusuhan. Karena itu, pemeriksaan diarahkan pada tindakan individual, komunikasi, serta bukti yang menunjukkan peran setiap orang ketika situasi mulai tidak terkendali. Rekaman kamera pengawas dan video yang beredar dapat digunakan untuk mencocokkan keberadaan seseorang dengan peristiwa tertentu. Keterangan saksi juga diperlukan untuk memperkuat gambaran mengenai bagaimana kerusuhan bermula. Pendekatan tersebut penting agar proses hukum tidak menggeneralisasi seluruh peserta demonstrasi sebagai bagian dari kelompok perusuh.
Penelusuran aliran dana menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap pihak yang berada di balik dugaan pengerahan massa. Polisi dapat memeriksa apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik serta siapa yang pertama kali menyediakan uang tersebut. Jika dana melewati beberapa orang sebelum sampai kepada massa, penyidik perlu memetakan rantai distribusinya satu per satu. Koordinator lapangan yang mengumpulkan atau membagikan uang dapat menjadi titik penting untuk mengetahui sumber dana pada tingkat yang lebih tinggi. Riwayat komunikasi juga dapat membantu menghubungkan pihak yang memberikan instruksi dengan mereka yang berada di lapangan. Namun, setiap dugaan tetap membutuhkan pembuktian sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Nominal Rp40 ribu hingga Rp70 ribu yang disebut diterima sebagian massa juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti mengenai tujuan kerusuhan. Penyidik perlu memastikan untuk apa uang tersebut diberikan dan apakah terdapat instruksi tertentu yang menyertai pembayaran. Uang dapat memiliki konteks berbeda sehingga hubungan antara pemberian dana dan tindakan kekerasan harus dibuktikan secara jelas. Apabila ditemukan instruksi untuk melakukan perusakan, penyerangan, atau tindakan pidana lainnya, informasi tersebut dapat menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara. Sebaliknya, penyidik harus menghindari kesimpulan hanya berdasarkan adanya transaksi tanpa mengetahui tujuan sebenarnya. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar struktur pendanaan dapat dijelaskan berdasarkan fakta.
Kerusuhan dalam demonstrasi DPR sebelumnya menimbulkan sejumlah persoalan keamanan, mulai dari bentrokan hingga tindakan kekerasan dan kerusakan di beberapa titik. Aparat kemudian melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang diduga terlibat berdasarkan dokumentasi dari lokasi kejadian. Sejumlah kasus yang terjadi dalam rangkaian aksi dapat ditangani sebagai perkara berbeda karena korban, pelaku, lokasi, maupun bentuk tindak pidananya tidak selalu sama. Pengungkapan pengeroyokan terhadap warga, misalnya, membutuhkan pembuktian berbeda dengan perkara perusakan fasilitas. Begitu pula dugaan pendanaan massa membutuhkan penyelidikan khusus untuk mengetahui pihak yang mengorganisasi. Pemisahan tersebut membantu penyidik menentukan pertanggungjawaban berdasarkan tindakan konkret setiap orang.
Polisi juga mendalami kemungkinan penggunaan media sosial maupun aplikasi komunikasi untuk mengumpulkan massa sebelum aksi berlangsung. Percakapan digital dapat memberikan gambaran mengenai waktu berkumpul, lokasi pertemuan, pembagian tugas, maupun informasi tentang pemberian uang. Jika perangkat elektronik disita secara sah dalam proses penyidikan, data di dalamnya dapat diperiksa sesuai prosedur untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara. Penyidik kemudian dapat mencocokkan informasi digital dengan keterangan para terperiksa dan aktivitas mereka di lapangan. Kesamaan pola komunikasi antara beberapa orang dapat membantu mengidentifikasi struktur koordinasi. Namun, konteks percakapan tetap harus diperiksa secara utuh agar tidak menghasilkan interpretasi yang keliru.
Pengungkapan skema pendanaan juga menjadi penting untuk mengetahui apakah kerusuhan terjadi secara spontan atau terdapat unsur perencanaan sebelumnya. Demonstrasi dengan jumlah peserta besar memang dapat mengalami eskalasi akibat berbagai faktor di lapangan, termasuk provokasi dan perubahan situasi secara mendadak. Namun, apabila ditemukan bukti adanya pengerahan orang dengan pembayaran dan instruksi khusus untuk melakukan kekerasan, penyidikan dapat berkembang ke pihak yang diduga merancang tindakan tersebut. Polisi perlu membuktikan hubungan antara pemberi dana, koordinator, dan pelaku di lapangan. Jejak transaksi, komunikasi, kesaksian, dan rekaman kejadian dapat digunakan secara bersama-sama untuk menguji dugaan tersebut. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah terdapat struktur terorganisasi di balik kerusuhan.
Pada saat yang sama, pengungkapan perkara perlu dilakukan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai ketentuan dan tidak disertai tindakan pidana. Penegakan hukum karena itu perlu diarahkan secara spesifik kepada orang yang terbukti melakukan kekerasan, perusakan, provokasi kriminal, atau bentuk pelanggaran lainnya. Pemisahan yang jelas antara demonstran damai dan pelaku kerusuhan juga penting untuk menjaga ruang demokrasi. Aparat mempunyai tanggung jawab memastikan keamanan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap peserta aksi yang menjalankan kegiatan secara tertib. Transparansi penyidikan dapat membantu masyarakat memahami dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara.
Pengungkapan dugaan pembayaran Rp40 ribu hingga Rp70 ribu kepada sebagian massa kini membuka jalur penyidikan baru mengenai pendanaan kerusuhan dalam demonstrasi DPR. Polisi berupaya menelusuri aliran uang dari penerima di lapangan menuju koordinator dan pihak yang diduga menjadi sumber dana. Penyidik juga mendalami apakah pemberian uang tersebut disertai instruksi melakukan tindakan tertentu atau hanya berkaitan dengan pengerahan massa. Bukti transaksi, komunikasi, rekaman kejadian, serta keterangan saksi dan para terperiksa menjadi bagian yang akan digunakan untuk membangun konstruksi perkara. Apabila ditemukan pihak yang secara sengaja mendanai tindakan kekerasan atau perusakan, pertanggungjawaban hukum dapat berkembang melampaui pelaku yang berada langsung di lokasi. Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara jelas siapa yang terlibat, bagaimana skema pendanaan bekerja, dan apakah kerusuhan tersebut mempunyai unsur perencanaan sebelumnya.